Anggaran Pilkada Membengkak, APBN Turun Tangan

 Pemerintah dengan Komisi Penyeleksian Umum (KPU) serta DPR sudah setuju untuk selalu mengadakan Penyeleksian Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) Serempak 2020 pada 9 Desember kedepan.

Faedah Buah Untuk Ayam Bangkok Laga

Mengenai budget Pemilihan kepala daerah kesempatan ini naik bersamaan keperluan prosedur kesehatan. Yaitu membesar sampai Rp 20,46 triliun dari budget awalnya dalam APBD sejumlah Rp 15,23 triliun.

"Pemilihan kepala daerah kan tidak mundur, anggarannya itu dari APBD," tutur Staf Spesial Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo waktu dilakukan konfirmasi Liputan6.com, Kamis (24/9/2020).

Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menguraikan budget Pemilihan kepala daerah yang mengambil sumber dari APBD telah terealisasi sekitar Rp 14,2 triliun. Angka itu sama dengan 93,2 % dari keseluruhan Rp 15,23 triliun per awal September 2020.

Disamping itu, budget KPU sendiri capai Rp 15,01 triliun. Seputar Rp 10,24 triliun datang dari APBD serta bekasnya Rp 4,77 triliun dibantu oleh APBN.

Lantas untuk budget Bawaslu tertera capai Rp 3,93 triliun. Rinciannya, Rp 3,46 triliun dari APBD serta APBN memberi Rp 474,9 miliar.

Dalam peluang lainnya, Sekretaris Eksekutif KPCPEN Raden Pardede mengutarakan penerapan Pemilihan kepala daerah ini untuk salah satunya usaha mengoptimalkan resapan budget PEN TA 2020.

Dimana sampai hingga 16 September 2020, realisasi budget kesehatan dalam PEN baru capai Rp 18,45 triliun. Nilai itu sama dengan 21,1 % dari pagu awal Rp 87,55 triliun.

"Jadi walau memang saat ini masih Rp 18,45 triliun, akan berlangsung pemercepatan, termasuk budget yang disiapkan di dalam rencana menyongsong Pemilihan kepala daerah," katanya.

Komisi II DPR RI bersama-sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Penyeleksian Umum (KPU), Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) menyetujui Pemilihan kepala daerah 2020 tetap diadakan sesuai dengan agenda yaitu, 9 Desember.

Ekonom sekaligus juga Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menjelaskan jika pemilihan kepala daerah yang akan diteruskan tentu saja akan alami bengkak budget, karena diperlukan budget untuk perlakuan prosedur kesehatan pada penerapan pemilihan kepala daerah kelak.

"Tempo hari kan budget pemilihan kepala daerah Rp 15,23 triliun. Nah yang saya dengar saat ini lebam jadi Rp 20,46 triliun dalam rencana penyelamatan ditengah-tengah covid-19 nya, " kata Tauhid ke Liputan6.com, Kamis (24/9/2020).

Menurut dia, Pemerintah, KPU, Bawaslu serta faksi berkaitan tidak dapat tunda Pemilihan kepala daerah 2020. Karena budget untuk Pemilihan kepala daerah 2020 sudah dipastikan. kata Tauhid, tetapi beberapa faksi ada yang sayangkan penerapan itu, karena dapat memunculkan kenaikan covid-19 di wilayah.

"Saya anggap sedang dilaksanakan persiapannya oleh Bawaslu serta KPUD dan lain-lain telah dicairkan (dananya) makannya pemerintah menimbang sebab susah untuk dipending, kemungkinan di saat rencana tidak ada rumor covid-19. Saya anggap telah dikeluarkan ongkosnya," katanya.

Walau Pemilihan kepala daerah 2020 dipending, tetap mengakibatkan bengkak budget Pemilihan kepala daerah. Karena Beberapa budget sudah dicairkan serta dipakai untuk keperluan Pemilihan kepala daerah seperti keperluan untuk penyediaan alat serta barang Saat disimpan jadi rusak, harus harus beli yang baru.

Dapat jadi budget untuk persiapan tehnis ada yang telah dipisah honornya, hingga sulit untuk dikembalikan lagi. Oleh karenanya bila Pemilihan kepala daerah dipending maka ada bengkak pada tahun depan serta dana Pemilihan kepala daerah harus didistribusikan kembali lagi.

Demikian tambahan alokasi budget cuma dapat ditutup oleh Pemerintah Pusat bila memang Pemilihan kepala daerah 2020 dapat dipending. Menurut Tauhid bila budget ditutup dari APBD akan susah, pemerintah pusat lah yang perlu meningkatkan budget dengan keadaan saat ini.

"Budget ini dengan Perpu nomor satu tahun 2020 mendapatkan suport dari DPR pemilihan kepala daerah tidak dipending berarti dapat ditambah, apabila ketetapan politik ini dipending tahun kedepan dapat ditambah anggarannya. Peluang keburuknya akan meningkatkan defisit, saya anggap tidak sebesar budget seperti program PEN yang jauh semakin banyak," ujarnya.